Setya Novanto Mangkir dari Panggilan Kejakgung

Ketidakhadiran Setya bisa membuat publik yakin bahwa kasus saham Freeport bukan rekayasa.

Mantan ketua DPR yang saat ini menjadi Ketua Fraksi Golkar di DPR Setya Novanto mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung (Kejakgung). Setya semestinya hadir untuk diperiksa dalam penyelidikan dugaan pemufakatan jahat terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jam Pidsus) Arminsyah mengatakan, Setya belum memberikan informasi apakah akan memenuhi panggilan. Namun, dari pemberitaan di media, Setya tidak akan hadir.

“Menurut saya, beliau yang rugi tidak bisa memberi penjelasan ke kita atas indikasi yang kita punya,” ujar Arminsyah di Gedung Bundar Kejakgung, Rabu (13/1).

Kejakgung akan melakukan rapat untuk langkah pemanggilan selanjutnya. Pemanggilan kali ini merupakan yang pertama.

Arminsyah mengatakan, pihaknya akan membahas ketidakhadiran Setya. Hal tersebut guna melakukan pemanggilan selanjutnya.

“Yang jelas, pekan depan rencana akan kita panggil,” ujar Arminsyah.

Dalam penyelidikan ini, lanjut Arminsyah, pihaknya sudah memintai keterangan berbagai pihak, seperti Menteri ESDM, Sudirman Said, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin. Tapi, Setya dan pengusaha minyak Riza Chalid hingga kiwi sama sekali belum dimintai keterangan.

Keduanya merupakan orang penting untuk membokar kasus ini. Sebab, Setya dan Riza juga ada dalam rekaman percakapan dugaan pemufakatan jahat.

Meski sudah berbagai pihak dimintai keterangan, kata Arminsyah, kasus ini masih belum bisa dinaikkan ke tahap penyidikan. Arminsyah tidak bisa menjelaskan kapan kasus naik ke penyidikan.

“Jangan tanya dulu, karena ini masih penyelidikan. Penyelidikan adalah indikasi adanya suatu tipikor,” Arminsyah menambahkan.

Sebelumnya, kuasa hukum Setnov, Firman Wijaya, mempersoalkan pemanggilan kliennya karena tanpa izin presiden. Padahal, Kejakgung sudah menjelaskan bahwa pemanggilan Setya tidak harus melalui izin presiden karena masih penyelidikan.

Menanggapi ketidakhadiran Setnov, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, ketidakhadiran Setya mengindikasikan bahwa kasus yang diselidiki Kejakgung benar. Hal tersebut juga membuat publik yakin bahwa kasus tersebut bukan rekayasa.

“Itu merugikan Setya Novanto sendiri. Menurut saya, mempermalukan diri sendiri,” ujar Donal saat dihubungi Republika, Rabu (13/1).

Donal mengharapkan agar politikus Partai Golkar tersebut tidak membuat kontroversi lagi seperti yang dilakukannya pada sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan tidak mengikuti proses hukum.

Karena itu, Donal juga mendesak Kejakgung agar segera menaikkan status penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut supaya pemanggilan Setya lebih kuat dan mendasar.

Obama Dinilai Lecehkan Timur Tengah

Sejumlah pihak menilai positif pidato kenegaraan terakhir Presiden Amerika Serikat (AS) Barrack Obama yang disampaikan di hadapan anggota kongres AS. Kendati demikian, satu kalimat dalam pidato tersebut menjadi sorotan karena dinilai melecehkan Timur Tengah.

“Saat ini, kita tak lagi diancam oleh imperium-imperium jahat, tetapi oleh negara-negara gagal. Timur Tengah sedang mengalami perubahan yang akan berdampak pada generasi mendatang. Hal itu mengakar pada konflik yang telah berlangsung ribuan tahun (di wilayah tersebut),” kata Obama kepada seksi kebijakan luar negeri, dalam pidatonya pada Rabu (13/1).

Kalimat-kalimat tersebut langsung mendapat tanggapan dart para netizen. Aljazirah melansir, sebagian menilai, klaim Obama bahwa konflik di Timur Tengah telah berlangsung selama ribuan tahun sebagai kebohongan.

Aram Ghoogasian, seorang mahasiswa UCLA, dalam kicauan Twitter-nya mengatakan bahwa pendapat Obama tersebut menjadi pangkal buruk kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. “la adalah kesalahan mendasar dari atas ke bawah,” tulis Aram, seperti dikutip Aljazirah.

Wafa ben Hassine, pengguna Twitter lainnya sekaligus aktivis HAM mengatakan, kalimat yang diucapkan Obama membuatnya senada dengan orientalis Samuel P Huntington. Huntington ternama dengan tesisnya bahwa akan terjadi perang peradaban antara Barat dan Timur (Islam). Teori itu belakangan dicerca karena dinilai ikut berperan mendorong kebijakan AS menjalankan perang di Timur Tengah.

Wartawan senior vox.com, Max Fisher, meluruskan, bahwa konflik di Timur Tengah paling jauh hanya bisa dirunut hingga seratus tahun silam. Saat itu, negara-negara Barat mulai memasuki wilayah tersebut dan mencaplok wilayah yang kemudian berujung pada berdirinya negara-negara pascakolonial.

Ia juga menegaskan bahwa konflik Suni-Syiah di kawasan itu baru mulai mengemuka sejak revolusi Iran terjadi pada 1979, dan Amerika Serikat kemudian menjatuhkan dukungannya kepada Arab Saudi. Sedangkan, radikalisme di Afghanistan muncul menyusul invasi Uni Soviet ke negara itu, yang terjadi juga pada 1979. Sementara, penjajahan atas Palestina dipicu oleh pembentukan negara Israel pada 1948.

“Tapi yang lebih parah, Obama mendorongkesalahpahaman umum bahwa penduduk Timur Tengah memang penuh kebencian, dan konflik di sana tak mungkin diselesaikan,” tulis Fisher. Menurutnya, kalimat Obama itu juga justru memberikan pembenaran untuk ketakutan sebagian warga Amerika Serikat dan para politikus konservatif terhadap umat Islam yang berasal dart Timur Tengah. [Fitriyan Zamzami]

Pemda Diminta Siaga Anomali iklim

Presiden akan memberi arahan penanggulangan anomali iklim.
JAKARTA — Pemerintah daerah (pemda) diminta ikut bergerak cepat merespons anomali perubahan iklim pada 2016. Pemerintah pusat bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terus memantau perubahan iklim yang akan dikoordinasikan dengan daerah setiap hari.

“Pekan ini akan ada pengarahan oleh Presiden dan Wapres kepada pemda, kita semua harus siaga,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar pada Selasa (12/1). Koordinasi tersebut ditegaskan dengan mengirim perwakilan eselon I dan II Kementerian LHK untuk menjadi penanggung jawab antisipasi perubahan iklim di semua daerah.

Siti Nurbaya mencontohkan, pemantauan titik api penyulut kebakaran hutan di 2016 telah dimulai sejak 25 Desember 2015. Titik api muncul perdana pada 2-3 Januari 2016 di Riau. Pemerintah bersama pemda lantas menindaklanjutinya dengan memadamkan api agar tak meny-ulut kebakaran besar.

Menteri LHK menegaskan, pemda harus siaga jangan sampai kejadian kebakaran 2015 terulang. Soal sanksi bagi pemda yang lalai, Menteri Siti menegaskan ia tidak bekerja sendirian. “Bisa saja kita lakukan pemangkasan dana alokasi khusus. Tapi, yang terpenting saat ini koordinasi intens saja. Kita sedang bekerja semua,” katanya.

Pemda juga nantinya akan berperan penting dalam pelaksanaan tanam pangan oleh petani setelah mengadaptasi anomali perubahan iklim 2016.

Di pihak lain, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menekankan agar informasi soal kondisi iklim kepada petani tidak terlambat pada 2016. Laporan dari BMKG harus cepat, tepat, akurat, dan apa adanya. Contohnya informasi soal El Nino dan La Nina. Petani tidak boleh terlambat mendapatkan kondisi terkini fenomena alam tersebut sehingga gagal mengantisipasi pertanaman pangan pada 2016.

“Untuk memulai tanam, kita tidak lepas dari ramalan BMKG. Seperti di 2015 kemarin, pemerintah terlambat dalam memberikan informasi,” kata dia. Ia menerangkan, tanam padi saat ini tidak lagi Oktober-Maret, tapi dimulai Desember. Pada 2015, menu rut informasi yang diperoleh El Nino berlangsung moderat. Pada kenyataannya, El Nino yang terjadi kuat.

Ia tidak paham alasan di balik ketidakakuratan informasi soal iklim tersebut kepada publik, termasuk petani pada 2015. Ia ingin pada 2016 BMKG dapat memberi informasi apa adanya. Dengan begitu, petani dapat berjaga-jaga menetapkan waktu eksekusi tanam beserta jenis tanamannya sepanjang 2016.

Menurut dia, informasi akurat soal iklim sangat penting, terlebih saat ini Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di sisi lain, kondisi usaha tani belum efisien. “Kalau dihadapkan langsung dengan produk dari negara ASEAN lainnya, kita akui akan kerepotan karena efisiensinya kurang,” tutur Winarno.

Sebelumnya, Kementan menyatakan telah mulai menyiapkan berbagai upaya unnik mengantisipasi gejala alam La Nina. Mentan Amran Sulaiman menyebut, langkah-langkah antisipasi di antaranya dengan menormalkan jaringan irigasi, menyiapkan pompa-pompa untuk membuang air, dan membangun sumur guna menyerap air di daerah-daerah rawan banjir.

Daerah-daerah tersebut di antaranya Karawang, Jawa Barat, dan Jombang, Jawa Timur. Antisipasi tersebut dilakukan sejak dini untuk mengurangi ancaman gagal panen petani. Amran mengatakan, ada hikmah di balik kejadian El Nino 2015, yakni ketersediaan pompa di lapangan. Pompa yang semula difungsikan untuk menarik air ke daratan nantinya akan berguna sebaliknya ketika banjir datang.

Media dan Demokrasi

Media saat ini bukan lagi kekuatan keempat dalam sistem demokrasi. Media telah menjelma sebagai kekuatan kedua setelah pemerintah, bahkan kekuatan pertama sebagai pencipta opini dan propaganda. Di era industri, media menjelma juga sebagai kekuatan politik, sosial budaya, dan kekuatan ekonomi. 

Artikel harian Republika 5 Nov 2015 dengan judul “Publik yang Terbelenggu”

Oleh Umaimah Wahid, Dosen Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur

Media saat ini bukan lagi kekuatan keempat dalam sistem demokrasi. Media telah menjelma sebagai kekuatan kedua setelah pemerintah, bahkan kekuatan pertama sebagai pencipta opini dan propaganda. Di era industri, media menjelma juga sebagai kekuatan politik, sosial budaya, dan kekuatan ekonomi.

Media massa mempunyai kekuatan menyampaikan informasi dalam waktu yang nyaris bersamaan, bahkan dalam kondisi real time. Media menjadi komunikator yang sangat digdaya dibandingkan bentuk komunikator lainnya dalam memenangkan “hati dan pikiran” massa.

The power of media telah mengonstruksi realitas baru dan tidak ada satu pun kekuatan dalam sistem sosial yang memiliki kemampuan seperti media massa. Kekuatan dan kekuasaan inilah yang menjadi fokus pengelolaan media dan massa. Konten adalah “darah” yang menghidupkan realitas sosial di tengah masyarakat sebagai wujud ruang masyarakat modern yang “terkontaminasi” kekuatan media.

Masyarakat terbelenggu dalam dinamika media yang cenderung memiliki kepentingan dan kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Realitas itu secara signifikan berakibat pada konstruksi berpikir media. Media yang dipercaya sebagai kekuatan dalam perjuangan demokrasi dengan terciptanya public sphere, kondisi saat ini, justru yang terjadi sebaliknya.

Pada masa kini, kebebasan masyarakat itu justru mengarah pada situasi yang mematikan kebebasan menyatakan pendapat. Ini terlihat pada beberapa fenomena yang muncul belakangan.

Pada era Joko Widodo (Jokowi), sepertinya hampir tidak ada media yang secara terbuka dan berani menunjukkan bentuk kritiknya kepada penguasa. Mulai dari pemberitaan demonstrasi oleh mahasiswa hingga pemberitaan mengenai asap yang kurang menyuarakan substansi persoalan. Paling anyar, munculnya peraturan Kepolisian Republik Indonesia mengenai larangan menyuarakan hal-hal kebencian (hate speech).

Larangan ini pada dasarnya baik saja, tetapi pada implementasinya dikhawatirkan memunculkan perilaku pemaknaan yang salah dan sangat mungkin memunculkan konflik baru di masyarakat. Hal ini tentunya bisa mematikan ruang terbuka di mana suara masyarakat diperlukan untuk kritik dan analisis tajam mengenai kinerja pemerintahan yang terafiliasi dengan para pemilik modal.

Realitas ini seakan memperkuat sihir Jokowi—yang didukung sepenuhnya oleh media massa—sebagai presiden tanpa cela. Jokowi cenderung mendapatkan pembelaaan dari sebagian besar jaringan media yang selama pemilu kemarin menjadi “corong politik” Jokowi.

Di satu sisi, kondisi ini wajar. Pada sisi lain, fenomena ini memunculkan ketidakseimbangan dan hilangnya rasionalitas berpikir masyarakat dalam memaknai situasi yang sesungguhnya.

Keberpihakan yang dominan ini menciptakan kecenderungan Jokowi seakan menjadi sosok yang selalu benar. Siapa pun yang mengkritik, akan mengalami bullying oleh masyarakat yang pro-Jokowi. Jika situasinya demikian, masihkah masyarakat berharap pada tanggung jawab media untuk memberikan informasi yang jujur dan objektif? Lalu, apakah ruang publik itu masih ada saat sekarang?

Kritik sesungguhnya kekuatan refleksi masyarakat atau publik sebagai bentuk antitesis. Munculnya antitesis ini membuka peluang yang melahirkan sintesis dalam bentuk konstruksi pemahaman baru terhadap realitas baru.

Mohammad Arkoun, filsuf dari Universitas Sorbonne, Prancis, menyatakan, kritik sesungguhnya menghidupkan manusia dan realitas. Atas dasar alasan ini, manusia harus melakukan autokritik atau mengkritik diri sendiri sebagai upaya reflektif seseorang dalam memahami realitas.

Kritik sekaligus menciptakan dan memelihara ruang publik sebagaimana yang dinyatakan oleh Habermas. Di sini, ruang publik sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara rakyat dan penguasa/pengusaha. Tanpa ruang publik yang otonom, dapat dipastikan ruang perdebatan akan tertutup.

Pembelaan dalam bentuk apa pun terhadap Jokowi semestinya tidak menutup peluang kritik bagi masyarakat dalam menggunakan ruang publik. Dalam proses menciptakan ruang publik inilah, media harus objektif dan bertanggung jawab. Media tidak melahirkan tirani baru yang menafikan perbedaan pendapat dalam ruang publik. Media bukan hanya membela kepentingan pihak tertentu, dalam hal ini Jokowi atau Prabowo, melainkan harus memberikan ruang yang sama kepada semua pihak.

Di samping media, kaum intelektual juga harus berperan untuk menjaga ruang publik dan dialog antara masyarakat politik dan masyarakat sipil tetap terjaga. Tujuannya agar mampu menciptakan masyarakat yang kuat, otonom, dan mempunyai kekuatan untuk memperjuangakan realitas mereka secara maksimal.

Menarik untuk melihat apakah ruang publik di era Jokowi-JK ini milik seluruh masyarakat atau “hanya” menjadi milik pihak yang mendukung pemerintah? Hal itu akan sangat bergantung pada strategi dan cara media massa maupun new media menyatakan diri dalam operasionalnya sehari-hari.

Jika media cenderung hanya membela secara tidak seimbang terhadap Jokowi-JK tanpa mampu menyatakan kritik, sangat mungkin ruang publik akan sakit dan lama-kelamaan emansipasi untuk menyatakan pendapat juga akan mati. Masyarakat menjadi enggan, bahkan malas menyatakan pendapat karena kekhawatiran mengalami bullying dari pihak yang tidak siap menerima kritik.

Kondisi inilah yang menjadi kekhawatiran apabila media sudah menjadi bagian dari kekuasaan. Media mengalami kemunduran karena terjadi “perdamaian” hubungan kekuasaan antara dua pihak ataupun para pihak.

Tampaknya, ruang publik terbelenggu itu sengaja diciptakan sebagai upaya memelihara kekuasaan. Harapan baru bahwa Jokowi mampu membawa kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya ke arah lebih baik, justru tidak terjadi. Rezim Jokowi lebih membela para pengusaha dan kepentingan politik pendukungnya.

Padahal, dalam sistem demokrasi, kritik adalah kemestian yang menciptakan keselarasan antara pemerintah dan rakyatnya. Keselarasan dan keseimbangan itu sebenarnya harus integral dalam proses demokrasi yang berlangsung, bukan malah ditakuti dengan sikap, perilaku, dan peraturan yang justru membawa situasi kecemasan di tengah masyarakat. Ruang publik yang tersedia sejatinya menjadi milik semua pihak, bukan pihak tertentu. Pemerintah harus mampu menjamin keterbukaan tersebut.

Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi, media massa justru telah mereduksi nilai-nilai idealismenya sebagai implikasi Pilpres 2014. Hilangnya rasionalitas atau akal sehat terimbas secara kuat pada kaum intelektual yang cenderung “memilih aman” terhadap situasi yang ada.

Mereka bukan lagi sebagai analisis, melainkan lebih menjadi perpanjangan tangan pemerintah semata. Situasi inilah yang disebut Antonio Gramsci sebagai hegemoni baru yang tidak menyejahterakan, tapi hanya menciptakan dominasi hegemoni yang lebih “sakit”.

Harapan baru melahirkan perasaan bersama di kalangan khalayak—dalam menyikapi segala kebijakan pemerintah sebagai persoalan bersama—justru tidak muncul. Untuk itu, sudah saatnya masyarakat mendesak agar mendorong media bisa kembali bersikap cerdas dan berpihak pada kepentingan publik yang lebih besar.

Manusia dan Ikan Salmon

“Dalam kegiatannya, manusia itu ibarat ikan salmon. Dia harus terus bergerak melawan arus agar tetap hidup dan survive. Jika tidak, dia akan mati tergerus arus” ujar Alex Salehudin dalam sebuah obrolan ringan pada beberapa waktu yang lalu. Alex adalah sahabat sekaligus seorang pengusaha muda yang bergerak dibidang suplier mesin dan air minum mineral di Jakarta. Alex tercatat sebagai anggota Paskibraka Jakarta Pusat tahun 2003.

Asap, Pemimpin dan Rakyat

http://news.detik.com/berita/3058354/jokowi-jadi-presiden-pertama-yang-kunjungi-suku-anak-dalam-ini-suasananya

Jika informasi itu hoax, setidaknya bencana itu [asap] telah mendekatkan dia dengan rakyatnya. Seperti yang terdengar kabar dan foto, informasi Presiden yang berada ditengah masyarakat Suku Anak Dalam di Jambi. Tujuannya [salah satunya] tentu ingin mengetahui secara langsung apa keinginan masyarakat Suku Anak Dalam. Secara politik, tentu ini diluar dugaan. Tanpa sekat dan tanpa aturan protokoler terlihat, seorang Presiden mampu menyentuh rakyatnya.

Asap menghilang, hilang pula kesempatan besar mereka mempolitisirnya. Hanya saja mereka tidak berani menggugat Tuhan kenapa menurunkan hujan. Saking tidak ada lagi hal besar untuk menyerang, maka gambar pun di acak-acak, di susun bolak-balik seperti puzzle, sekedar untuk memuaskan hasrat memfitnah. Tapi percayalah ini tidak akan berhasil. Terlalu mudah di patahkan.

Ibu Kantin dan Cerita Doeloe ..

Kemarin (10/10) ada event di SMA 24, sempatkan hadir disana ikut memeriahkan HUT 24 yang ke-50th. Dikantin 24, ada salah satu ibu kantin disana ngobrol ringan, dan disela2 obrolan dia tanya, “Masih sama selly?”, jiaahh .. Dia ingetnya gue sama selly terus .. Liat tampang gue yg ditanya Selly .. Hehhe, senyum2 aja sendiri. Tak kasih tahu, “Selly kabarnya baik2 saja, malah masih contact kok” aq kasih tau dia sambil tunjukkan akun BB-nya dilist bbm gue. |  Powered by Telkomsel BlackBerry®

Ngurus BPJS …

Today mau daftar kepesertaan BPJS Kesehatan di Kantor BPJS di daerah Pancoran Jakarta Selatan. BPJS gue sendiri sih sudah ada yang ngurus oleh orang kantor, tapi untuk istri belum karena data istri masih terdaftar sebagai ASKES. Makanya ditolak oleh system disana. Yausud hari ini, datang pagi buta, agar bisa masuk antrian terdepan. Tapi saat mendaratkan kendaraan motor dikantor BPJS ternyata sudah banyak yang antri. “Wow ternyata sudah banyak yang datang lebih pagi dari gue” gumam dalam hati. Baiklah, kita Ikuti proses antrian, mulai dari antrian pengambilan nomor registrasi, masuk ke bagian verifikasi, setelah itu masuk ke loket adminstrasi untuk diproses datanya. Cukup nyaman dan tertata dengan baik antriannya. Sambil menunggu antrian, sempat ‘ngambil gambar’ di tempat dalam ruangan yang ber-AC itu.